KASIE INTEL KAJARI SERANG AKAN MENGUKIR SEJARAH KEMBALI TERKAIT PENANGANAN KASUS BOSDA DAN BOSNAS PROVINSI BANTEN

 

Serang Media Kriminalitas – Direktur Eksekutif DPP Front Pemantau Kriminalitas Dj.Syahrial Deny.,S.Ip.,GMA,sangat mengapresiasi atas keberanian Kasie Intel Kajari Serang dalam memeriksa dua mantan pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, terkait adanya dugaan korupsi dana Bosnas dan Bosda senilai Rp.88 milyar

Apresiasi ini patut diberikan Karena saya sangat yakin dan merasakan Kajari Serang,” khusus nya Kasie Intel, mampu dan berani dalam melakukan penyelidikan atau pengusutan terkait kasus dugaan korupsi senilai 88 milyar, pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten “terang Dir DPP- FPK yang akrab dipanggil Deny Debus saat dimintai komentarnya oleh media kriminalitas. Karena menurut Deny saat ini pasti sudah banyak yang mengintervensi atau bahkan adanya penekanan terhadap Kajari Serang, agar kasus ini tidak di lanjutkan.

Oleh karena itu Deny meminta kepada Kajati Banten dan Kejagung untuk dapat mendukung dan memotivasi serta melindungi Kajari Serang, khusus nya Kasie Intel agar dapat menuntaskan kasus tersebut, sampai di temukan adanya perbuatan melawan hukum, di dalam pelaksanaan Anggaran Bosda dan Bosnas di Dinas Provinsi Banten

Selain itu Deny juga meminta kepada Kajati Banten yang baru menjabat, “Reda Manthovani dan Kejagung, untuk terus mendukung dan memberikan motivasi, serta melindungi Kajari Serang dari adanya intervensi, “khususnya intervensi dari pihak-pihak luar, yang ingin meredam kasus dugaan korupsi senilai 88 milyar di Dindik Provinsi Banten, yang tengah ditangani oleh Kajari Serang.

Kami sangat berharaf sekali,”Metode penanganan kasus korupsi Kejari Serang di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, pada tahun 2010 yang silam,akan terulang kembali. “Semoga akan menorehkan sejarah di Tahun 2021. Bahkan berdasarkan pengamatan saya, akan lebih dahsyat lagi dari penanganan kasus korupsi yang sebelumnya.

Semoga saja Kajari Serang akan mengukir sejarah kembali, terkait penanganan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, seperti 11 tahun yang lalu.saat di jabat oleh Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H.Sebagai Kajari Serang.

Kasie Intel Kajari Serang Akan Mengukir Dan Menorehkan Sejarah Kembali

Diketahui saat ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, terus melakukan penyelidikan, perihal adanya dugaan penyimpangan pada pelaksanaan dana Bantuan Operasional Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten KCD Serang – Cilegon tahun 2019 Rp.88 Miliar.

Sedikitnya dua pejabat Pemprov Banten,telah panggil oleh pihak kejari untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu Mantan Kepala KCD Serang-Cilegon Dindikbud Banten, Ahmad Ridwan,yang saat ini tengah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dan Fatturahman,mantan Kasubag Tata Usaha Kantor Cabang Dinas Pendidikan Cilegon-Serang.yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Kasie Intel Kejari Serang Mali Diaan mengatakan, hari ini pihaknya tengah memeriksa pejabat KCD Serang - Cilegon yang menjabat pada tahun 2019 kita telah memeriksa pejabat KCD Serang -Cilegon sekarang,” jelas Maali.

Selanjutnya Mali menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah melakukan pemeriksa kepada para kepala sekolah SMU dan SMK yang menerima dana BOSDA dan Bosnas.Meski begitu Maali mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan tahap penyelidikan, dan masih terus meminta keterangan dari pihak yang berkaitan dengan perkara ini,”Terang  Maali.

Adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Serang,berkaitan dengan laporan dari masyarakat  yang menduga adanya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan dana Bantuan Operasional Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten KCD Serang – Cilegon tahun 2019 Rp88 Miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2019 penyaluran dana Bosnas sekitar Rp.23 miliar untuk 53 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Seragon dengan jumlah siswa sekitar 14 ribu orang. Sedangkan untuk anggaran Bosda Rp.65 miliar, untuk 53 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 16 ribu orang.

Sedangkan dari masing-masing siswa SMK menerima anggaran sebesar Rp.4 juta dan Rp3,6 juta untuk pelajar SMA dari anggaran Bosda. Sedangkan anggaran dari Bosnas masing-masing peserta didik menerima Rp1,6 juta untuk siswa SMK dan Rp1,4 juta untuk masing-masing pelajar SMA.

Jika dilihat dari data tersebut, diduga adanya perselisihan dalam jumlah penerima ,antara Bosda dan Bosnas pada tahun 2019, setidaknya ada sekitar 2 ribu siswa. Sehingga diduga telah terjadi mark-up anggaran jumlah penerima yang dilakukan oleh dinas pendidikan.

Meski begitu,penggunaan dana Bosda patut diduga telah melanggar Pergub 31 tahun 2018 pasal 10 tentang peruntukan pendidikan gratis, dan sejumlah aturan lainnya.

Lebih jauh Mali menjelaskan sejauh ini penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap kepala sekolah di wilayah Kabupaten dan Kota Serang, selaku pengguna anggaran.“Sudah 9 orang yang kita panggil, dan ada 8 orang yang sudah kita mintai keterangannya ” ungkapnya.

Saat ini terang Maali pihak penyidik masih melakukan pendalaman dan penyelidikan. Sebab setiap sekolah menerima anggaran tidak sama melainkan dengan nilai yang berbeda-beda .

Jadi “Masih kita hitung (Jumlah dana Bosda dan Bosnas), karena setiap sekolah beda. Ada yang Rp.9 miliar, Rp6 miliar ada juga yang Rp5 miliar,” tukas Mali.Terangnya (Red)

 

MTs NEGERI 2 SERANG DI DUGA LAKUKAN PUNGLI DAN LANGGAR JUKNIS BOS

Serang, Media Kriminalitas,- Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, unsur masyarakat dan Lembaga seharusnya dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pemantauan sosial control.Hal tersebut dilakukan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di madrasah, namun tidak melakukan audit. Akan tetapi apabila terdapat indikasi adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar masyarakat segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional internal atau lembaga berwenang lainnya. 

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Atau dapat melalui surat, dan/atau media email/website.
Adapun media tersebut dapat melalui: Email:boskemenagpusat@kemenag.go.id boskemenagpusat@gmail.com Website :http://madrasah.kemenag.go.id, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, diharapkan juga menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi tanggungjawabnya dan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang, kepada oknum/pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi, antara lain :

1.Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).

2.Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi.

3.Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.

4.Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Berdasarkan Hasil cek and riek, dengan dalih infaq Sekolah MTs Negeri 2 Serang telah mematok biaya sebesar Rp.200.000,- kepada seluruh siswanya atas pugutan biaya ini dirasakan sangat memberatkan para orangtua murid karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang dalam kesusahan.

Jika melihat data Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Madrasah kucuran anggaran dana Pendidikan Sekolah melalui Satker Kementrian Agama Provinsi Banten yang sudah di realisasikan kepada pihak Sekolah Mts Negeri 2 Serang, berdasarkan Dipa Tahun anggaran 2017 telah di serap, sebesar Rp.6.345.853.936,- atau 99,35 % dan Dipa Tahun anggaran 2018 terserap anggaran sebesar Rp.5.045.317.542,- atau 94,11 %, belum di hitung DIPA yang terserap pada tahun anggaran 2019.

Dengan jumlah anggaran yang cukup besar artinya tidak ada alasan pihak Sekolah melakukan pungutan-pungutan di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena jika di estimasi untuk anggaran pendidikan dan operasional sekolah serta belanja pegawai / belanja modal dan belanja barang selama kurun waktu  2 (dua)  tahun saja totanya mencapai Rp. 11.391.171.478,- ( Sebelas milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah ).

Berkaitan dengan itu Sekolah MTs Negeri 2 Serang, Diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Peraturan Presiden nomor : 87 Tahun 2016 tentang Sapu bersih Pungutan liar (Saber Pungli ) selain itu Sekolah MTs Negeri 2 Serang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang tertuang dalam Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Gratis) sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara.

Implementasi pelaksanaan dari amanat Undang-undang tersebut Pemerintah telah mengalakokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepad Sekolah MTs Negeri 2 Serang sebagai pelaksana program wajib belajar yang di realisasikan melalui Satker Kementrian Agama Provinsi Banten denngan  perhitungannnya pertahun berdasarkan jumlah siswa x Rp. 1.000.000,-

Tujuan dari Program BOS ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan MI, SMP dan MTs) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Kementerian Agama yang menangani pendidikan Madrasah dan Pesantren memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan amanat UU tersebut.

Dengan adanya Pungutan biaya kepada bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) Pada Madrasah Tahun 2019 tidak sesuai dengan Tujuan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang secara umum yaitu untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, dan tujuan secara khusus program BOS yaitu untuk membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta, membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri., Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Saat di konfirmasi media kriminalitas, Di Kantornya, Drs.Dedi Nurholis, M.Si, Kepala Sekolah Mts Negeri 2 Serang, mengaku belum konsen untuk menjelaskan terkait adanya pungutan sebesar Rp.200.000, pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan komite madrasah dan meminta waktu untuk memberikan keterangan, namun hingga berita ini terpublis pihak kepala sekolah dan komite madrasah belum juga dapat memberikan keterangan terkait pungutan biaya tersebut.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif, DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas (FPK ), DJ. Syahrial, S.Ip.GMA yang akrab di panggil Deny Debus, kepada media kriminalitas menegaskan pihaknya akan melayangkan surat resmi laporan pendahuluan pengaduan kepada pihak penegak hukum,karena menurut Deny hal ini tidak bisa dibiarkan,jika dibiarkan tidak tertutup kemungkinan sekolah lain akan mengikuti jejak pungli yang dilakukan oleh Mts Negeri 2 Serang.

Deny Debus juga berharap dalam rangka penegakan Supremasi Hukum pihak terkait khususnya  satker kementrian agama provinsi Banten dan kementrian agama kabupaten serang untuk merespon dugaan Pelanggaran Perpres No : 7/2016 tentang saber pungli dan pelanggaran tentang petunjuk teknis dana BOS madrasah No : 511/2019 di Sekolah MTs Negeri 2 Serang dan jika terbukti,harus  memberikan sanksi keras sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku  Tegasnya….Bersambung  ( Rezqi Hidayat, S.Pd)

TERKAIT DUGAAN PUNGLI KEPSEK MTS SATU ATAP HIDAYATUL ATHFAL SIAP DI PERIKSA PENEGAK HUKUM.

                                                                  

Serang, Media Kriminalitas,- Sekolah MI dan MTs Satu Atap Hidayatul Athfal, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Hidayataul Athfal, yang beralamat di jalan raya taktakan Km.10, Link Kubang, Kelurahan Cilewong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang-Banten : 42162. Diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran perpres nomor : 87 Tahun 2016, tentang Sapu bersih Pungutan liar (Saber Pungli ) dan melanggar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) Pada Madrasah Tahun 2019.

Dimana, Juknis BOS Madrasah 2019 tersebut merupakan pedoman pengelolaan bantuan operasional sekolah pada madrasah, baik negeri maupun swasta dan dengan Bantuan Operasional Sekolah ini, diharapkan Sekolah Madrasah di seluruh Indonesia mampu untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Bantuan Operasional Sekolah ini sekaligus agar dapat memperlancar operasional Pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar pada madrasah, agar lebih tepat prosedur, tepat waktu, dan tepat guna, sehinngga dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sector pendidikan sesuai dengan yang diamanatkann dalam mukadimah UUD 1945 serta Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional serta kebijakan pendidikan gratis yang digulirkan pemerintah patut diapresiasi, karena dapat meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi melanjutkan (APM). Peningkatan IPM tentu harus didorong keberhasilan capaian APK dan APM yang menjadikan tolak ukur penuntasan wajib belajar pendidikan dasar selama 12 T ahun. sehingga program pendidikan gratis yang dibiayai pemerintah akan menghasilkan generasi unggul dengan memiliki IPM yang baik, 

Sehingga dapat berkiprah membangun bangsa ini menjadi lebih,baik Seperti kita diketahui bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk membiayai operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dengan pemberian dana BOS ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.

Oleh karena itu pemerintah sudah menetapkan jumlah dana BOS yang diterima oleh madrasah, baik itu sekolah negeri maupun swasta, perhitungannnya berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan, sebagai berikut:

•    Rp. 800.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI)
•    Rp. 1.000.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Tsanawiyah (MTs)
•    Rp. 1.400.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Aliyah (MA).

Pengelolaan keuangan Dana Bantuan Opersaional Sekolah (BOS) tertuang dalam Juknis BOS Madrasah 2019, sebagaimana yang sudah diatur didalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019, dimana penggunaannya dana BOS, harus trasparan dan akutable dalam mengalokasikan anggarannnya untuk  membiayai 11 Komponen kegiatan,  seperti dibawah ini,

1.Pengembangan perpustakaan
2.Kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB)
3.Dan masa Ta’aruf bagi siswa MI/MTs/MA
4.Kegiatan Pembelajaran dan ekstra kurikuler
5.Penngelolaan Madrasah
6.Kegiatan Penilaiann dan ujian/ Kegiatan evaluasi pembelajaran
7.Langgannann daya dan jasa
8.Pemeliharaan sarana dan prasarana.
9.Pembayaran Honor
10.Pengembangan Profesi guru dan tenaga kependidikan.
11.Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran termasuk penujang UNNBK/UAMB-BK

Berkaitan dengan adannya pungutan biaya untuk Pembelian buku penunjang  sebesar Rp. 336.000,- (1 Tahun ), Pembelian Sampul Laporan Pendidikan sebesar Rp.60.000,- yang di koordinir Koperasi pondok pesantren “ KOPPONTREN” Hidayatul Athfal, serta pugutan biaya, sebesar Rp. 75.000,- untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan penilaian akhir (PAS) tahun pelajaran 2019/2020. yang di koordinir pihak Sekolah MI dan MTs Satu Atap Hidayatul Athfal.Pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah ini, dirasakan sangat memberatkan para orangtua murid, di karenakan kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang dalam kondisi memprihatinkan.

Saat di konfirmasi media kriminalitas, di kantornya,” Rohimi, SE, S.Pd Kepala Sekolah MTs Satu Atap Hidayatul Athfal, yang juga bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Hidayatul Athfal di dampinggi oleh Ketua Koperasi KOPPONTREN Hidayatul Athfal, membenarkan bahwa pihak Sekolah MI dan MTs Satu Atap Hidayatul Athfal, telah menarik biaya kegiatan dari siswa, yaitu, sebagai berikut :

a. Pembayaran kegiatan Penilaian Akhir (PAS) tahun 2019/2020, sebesar Rp. 75.000,-Dana tersebut tidak teralokasikan dari Dana BOS, dasarnya adalah Rencana  Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) MTs Satu Atap Hidayatul Athfal ,tahun anggaran 2019/2020, adapun kegunaanya adalah untuk pembelian naskah soal kepada KKM MTsNN I Kota Serang per siswa sebesar Rp. 40.000,- untuk biaya ngawas guru sebesar Rp.20.000,- dan biaya ngoreksi guru Rp. 15.000,)-

b. Menjual buku Lembar Kegiatan Siswa (LKS) per siswa  14 buku LKS, sebesar Rp. 336.000,- Dana tersebut tidak teralokasikan dari Dana BOS, dasarnya adalah Rencana  Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) MTs Satu Atap Hidayatul Athfal ,tahun anggaran 2019/2020, perlu diketahui skema pengadaan buku LKS dan teknis pembayaran di laksanakann oleh koperasi sekolah.

c. Menjual sampul Raport sebesar Rp. 60.000,- kepada siswa Kelas 7 (tujuh) Dana tersebut tidak teralokasikan dari Dana BOS, dasarnya adalah Rencana  Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) MTs Satu Atap Hidayatul Athfal ,tahun anggaran 2019/2020,da skema pengadaan buku Raport dari teknis pembayaran di laksanakann oleh koperasi sekolah.(dengan alasan raport sekarang berbentuk lembaran dan menggunakan aplikasi ARD bukan seperti dulu raport dalam bentuk buku).

d. kegiatan Penilaian Akhir (PAS) tahun 2019/2020, sebesar Rp. 75.000, pengadaan buku Lembar Kegiatan Siswa (LKS) per siswa  14 buku LKS, sebesar Rp. 336.000,- dan pengadaan sampul Raport sebesar Rp. 60.000,- Alokasi Dana tersebut tidak di anggarkan dalam Rencana  Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) MTs Satu Atap Hidayatul Athfal pada tahun anggaran 2019/2020, dikarenakan anggaran dana BOS di MTs Satu Atap Hidayatul Athfal banyak terserap untuk pembayaran Honorer Guru,Tata Usaha, Penjaga Sekolah sekitar 85 % sisanya untuk anggaran  Kebersihan, ATK dan kegiatan siswa.

Dalam klarifikasi dan hak jawabnya, terkait dugaan pungli di MTs Satu Atap Hidayatul Athfal, secara tegas  Rohimi, SE, S.Pd, menyatakan bersedia mempertanggung jawabkan jika dugaan pelanggaran perpres Nomor : 87 Tahun 2016 tentang saber pungli di tindak lanjuti oleh penegak hukum (Kepolisian dan atau kejaksaan), seandainnya pembayaran siswa yang dimaksud melanggar aturan Negara.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Exsekutif DPP Lemabga Front Pemantaau Kriminalitas (FPK) DJ.Syahrial,S.Ip,GMA, yang akrab disapa Deny Debus, kepada media kriminalitas,mengatakan  sangat menyayangkan apa yang terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Hidayatul Athfal,seharusnya pihak yayasan dapat membantu program pemerintah,dalam mencerdaskan anak bangsa,bukan malah sebaliknya menghambat program pemerintah dengan membebankan biaya kepada wali murid. Bukankan pemerintah sudah menggelontorkan dana bos,yang dimaksudkan untuk mengurangi beban orang tua wali murid, Jadi perlu untuk di pahami, bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, pendidikan dan lainnya. “Jadi tidak main-main, karena aturan dalam yayasan juga berlandaskan hukum yang kuat,Jadi yayasan itu bersifat social bukan untuk mencari keuntungan semata.

Untuk itu Deny Debus menegaskan secara kelembagaan akan melayangkan surat laporan pendahuluann pengaduan seara resmi kepada pihak penegak hukum, dan pihak terkait, “menurut Denny Debus Pihaknya menilai Yayasan Pendidikan Islam Hidayatul Athfal dan pihak  Sekolah MI/MTs satu atap Hidayatul Athfal,  diduga kuat selain tidak mematuhi Juknis BOS Madrasah 2019, sebagaimana yang sudah diatur didalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019. Sekolah MI/MTs satu atap Hidayatul Athfal juga telah menghambat program pemerintah bahkan”tidak akuntable dan transparan dalam merealisasikan pengelolaan keuangan dana BOS, hal ini  patut di pertanyakan, tegasnnya.

Dalam rangka penegakan supremasi hukum, untuk itu Deny Debus “memimta kepada pihak Penegak Hukum” untuk segera memerikasa, sehubungan dengan surat pernyataan dari “Rohimi, SE, S.Pd Kepala Sekolah MTs Satu Atap Hidayatul Athfal” yang bersedia untuk mempertanggung jawabkan, jika dugaan pelanggaran perpres Nomor : 87 Tahun 2016 tentang saber pungli di tindak lanjuti oleh penegak hukum ( Kepolisian dan atau kejaksaan ). Karena sangat jelas pembayaran dari siswa yang dimaksud telah melanggar aturan Negara, dan selanjutnya Deny Debus meminta kepada Kementrian Agama untuk memberikan sangsi atau  membekukan ijin operasional Sekolah MI/MTs satu atap Hidayatul Athfal, karena dinilai tidak mematuhi aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, bahkan sudah tidak membantu Program Wajib Belajar yang telah di gaung kan oleh pemerintah, tegasnya……Bersambung ( Rezqi Hidayat, S.Pd)

DPP LEMBAGA FRONT PEMANTAU KRIMINALITAS MINTA BEKUKAN IJIN PT.BANTEN RUBIARTA CILEGON

Cilegon, Media Kriminalitas,- Direktur Eksekutif DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas ( FPK) meminta kepada pemerintah dan instansi terkait untuk membekukan dan mencabut ijin usaha PT.Banten Rubiarta yang berkedudukan di Jl.Ahmad Yani Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten 42416, karena dinilai sudah melanggar dari ketentuan maupun peraturan dan perundang-undangan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, dengan menerapkan upah kerja kepada tenaga kerja/ buruh jauh di bawah UMK Kota Cilegon.

Kepada media kriminalitas, Dj.Syahrial, S.Ip,GMA, yang lebih akrab di panggil Deny Debus mengungkapkan bahwa pihaknya secara kelembagaan sudah melayangkan surat konfirmasi resmi ke pihak Owner PT.Banten Rubiarta dengan memberi tembusan yang disampaikan ke Walikota Cilegon, Kepala Disnakertrans Kota Cilegon, Ketua DPRD Kota Cilegon, serta surat laporan pendahuluan pengaduan akan langsung di sampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Deny Debus juga menilai PT.Banten Rubiarta sudah tidak manusiawi dengan membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah, dengan membayar upah kerja,berkisar antara 70.000 sampai dengan 85.000/hari,dan membayar  upah lembur selama 5jam hanya Rp.20.000. “Jelas sangat jauh di bawah UMK, ini bisa dikatakan pelanggaran Ham. Selain itu dijelaskan Deny, Jika karyawan tidak masuk kerja tanpa ada surat keterangan dari dokter,maka pihak perusahaan akan memotong gaji sebesar Rp.150.000/hari. “Ini aturan apa? Kalau kerja dibayar Rp.85.000,sedangkan jika tidak masuk kerja di potong Rp.150.000,sungguh sudah tidak manusiawi. 

Ditambah lagi pihak perusahaan tidak memberikan jaminan keselamatan kerja,maupun jaminan kesehatan kepada karyawanya.Selanjutnya dalam pemberian uang intensive karyawan, dengan perhitungan 14 hari kerja,Jika karyawan tidak masuk kerja, “Terlepas ada keterangan maupun tidak ada keterangan, maka upah masa kerja selama 13 hari akan hangus.

Deny Debus juga sangat berharaf kepada pemerintah untuk segera turun tangan dalam menyikapi hal ini, karena sangat jelas PT.Banten Rubiarta Cilegon dalam penerapan upah kerja sudah tidak mentaati ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah. Dimana perusahaan diharuskan serta diwajibkan untuk mentaati ketentuan UU NO 13. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , dan Permenaker No.19 Tahun 2012. Tentang Upah Kerja Standar UMR/UMK, sebagaimana yang sudah di putuskan oleh Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.320-Huk/2019 Tanggal 19 November 2019.

Lebih jauh Deny Debus mengatakan.”Pihaknya, meminta kepada walikota cilegon,untuk memerintahkan kepada satuan polisi pamong praja ( SATPOL PP) untuk menutup kegiatan Usaha PT.Banten Rubiarta Cilegon, dan untuk sementara membekukan perijinan usaha dari PT.Banten Rubiarta Cilegon, sampai terpenuhi  hak-hak para buruh dan pekerja kontrak.

Hal tersebut demi tegaknya penerapan supremasi hukum, di minta semua pihak terkait khususnya pemerintah untuk merespon dan mengapresiasi terkait hal ini, tegas Deny Debus mengakhiri pembicaraan.

Sementara itu Yuli selaku Owner PT.Banten Rubiarta tidak mau berkomentar saat di konfirmasi media kriminalitas lewat whatsaap nya.

Samuel manager PT.Banten Rubiarta,saat di konfirmasi terkait upah kerja. Menyampaikan bahwa menurut ibu yuli sudah tidak ada pembahasan lagi dengan lembaga FPK, karena pihak lembaga sudah melayangkan surat resmi ke pemerintah dan instansi terkait, ditegaskan samuel terkait hal ini pihak PT.Banten Rubiarta menunggu keputusan dari Pemerintah dan Instansi terkait, jelasnya. (Rezqi Hidayat,S.Pd)

TRADISI MASYARAKAT NGAGURAH BANTARAN SUNGAI CAGAR ALAM CIDANO

Serang, Media Kriminalitas- Aneka keragaman budaya bangsa Indonesia merupakan salah satu wujud dari Negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan. Indonesia yang terdiri dari atas beraneka ragam nya baik itu dari segi suku,budaya, ras, daerah, kepercayaan agama dan lain-lain.

Meskipun indonesia banyak keragaman, namun bisa mempersatukan dari berbagai keragaman tersebut, sesuai dengan semboyan Negara Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua.

Keragaman budaya atau “cultural diversity” adalah keniscayaan yang dimiliki oleh bangsa Indoneisa. Di indonesia keragaman bidaya adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi keberadaanya.

Seperti yang baru-baru ini dilaksanakan oleh warga Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Banten, yaitu tradisi Ngagurah Sungai Cidano,

Berdasarkan pantauan Media Kriminalitas, “Saat acara berlangsung bukan saja masyarakat yang berada di sekitar atau dekat dengan bantaran sungai, melainkan masyarakat lainya pun ikut turut untuk meramaikan dan memeriahkan acara tersebut,

Tradisi ini sudah turun menurun dilaksanakan secara rutin dan dilakukan pada saat musim kemarau tiba, ketika air danau kecil dan dilakukan secara bersama-sama.

Besar kemungkinan banyak masyarakat luar yang belum mengetahui akan tradisi masyarakat cinangka ini,Ngagurah sungai cidano di lakukan oleh warga yang berada dan dekat dengan bantaran sungai, dan dilakukan saat musim kemarau ketika air danau kecil. Disamping Banyak manfaat yang di rasakan dari tradisi ngagurah ini,

Diantaranya warga mendapatkan tangkapan ikan secara geratis,selain itu muncul komunitas penghobi,bahkan pemerintah pun turut andil dan juga pengusaha menaruh perhatian khusus dalam tradisi yang secara rutin dilaksanakan.

Tradisi ngagurah ini sudah ada sejak dahulu,meskipun tidak diketahui secara pasti sejak kapan di mulainya dan siapa yang pertama kali pencetusnya, serta dari daerah mana saja yang ikut ngagurah ini. entahlah tidak ada yang mengetahui secara pasti.

Sebelum pelaksanaanya, warga sudah jauh jauh hari, dari mulut kemulut untuk mengajak dan memberitahukan hari H nya. Sehingga ketika tepat pada waktunya, dari berbagai kampung dan desa berdatangan secara bergerombol. mayoritas warga membawa alat penangkap dan wadah ikan tradisional, kadang ada yang membuat sendiri atau pesan, sehingga ukurannya pun bervariasi, dari yang sedang hingga sangat besar dan selebihnya dapat di beli dipasar.

Warga pun tidak lupa dalam tradisi ngagurah ini membawa kebutuhan seperti nasi timbel, terkadang timbelnya sengaja hanya nasi dengan sambel saja, karena maunya usai ngagurah mereka pilih beberapa ikan untuk dibakar di lokasi lalu bancakan (nasi dan sambel disatukan dan digelar diatas daun pisang yang dihamparkan, lalu makan bersama sama).

Menurut warga, pemerhati, penggiat sekaligus penghobi ngagurah ini, Mengatakan bahwa ngagurah ini banyak sisi positifnya baik bagi dirinya maupun yang lain (manpaatnya); pertama, dengan ikut ngagurah warga dapat tangkapan ikan yang bermanfaat untuk asupan protein dan kalsium yang dibutuhkan tubuh manusia. Kedua, dalam praktek ngagurah ini, dari kampung,usia,karakter dan sosialogi yang berbeda menyatu dalam tempat yang sama dengan tujuan yang sama pula. Disini tumbuh rasa solidaritas dan kekompakan antar sesama, mereka saling mengenal, menolong dan bekerjasama. Juga sebelum ngagurahnya pun rasa kebersamaan itu telah nampak dengan saling mengajak dan memberitahukan. Ketiga, saat ngagurah, ikan ikan banyak bersembunyi ke semak semak dan belukar rerumputan dipinggiran sungai, supaya ikannya dapat diambil,

warga baik secara langsung ataupun tidak telah membantu membersihkan sampah -yang dapat menutupi atau menghambat laju air ketika musim banjir- karena tumbuhan tersebut diangkat kedarat atau diurai atau dihanyutkan ke hilir. Keempat, setelah mereka pulang dengan ikan miliknya masing masing, dalam hati mereka muncul sipat kepeduliannya untuk berbagi,kepada  saudara dan tetangga mereka kasih ikan minimal memberi matengnya, dan jika dikaji masih banyak lagi manpaat lain dari tradisi ngagurah ini.

Seiring dengan berkembangnya jaman dan pemikiran warga, tradisi ngagurah ini mendapatkan perhatian lebih dengan terdengarnya issu pembentukan kelompok masyarakat penghobi ngagurah dengan ruang lingkup kampung atau desa.

Sedangkan untuk Kedepannya, setelahnya kelompok-kelompok tersebut terbentuk, penggagas akan melanjutkan dengan membentuk paguyuban yang mewadahi kelompok kelompok yang tersebar di tiga kecamatan yakni;  padarincang, cinangka dan mancak.

Pemerintah sendiri turut ikut untuk mengambil bagian, bahkan tidak mau ketinggalan dari tradisi ini, seperti Pemerintah Desa Cikolelet. Ojat Darojat Kepala desa di wilayah cikolelet kecamatan cinangka ini telah memasukan tradisi ngagurah ini sebagai salah destinasi wisata sebagai ikon tradisi budaya warga cikolelet.

Tradisi ngagurah ini dipikirkan pula oleh Kepala Desa Bugel, ia mendukung dan akan mempertahankan tradisi ini karena banyak sekali warga di desa bugel kecamatan padarincang memperoleh manpaat. Sebagaimana halnya desa bugel, Kepala Desa Kalumpang menyambut baik rencana tradisi ngagurah yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan, ia berharap warganya yang hobi ngagurah ambil bagian jangan sampai ketinggalan.

Lebih lanjut ia berharap khususnya warga desa kalumpang agar menjaga kelestarian cagar alam cidano, jangan ngelantur dan iseng mencabut atau merusak tanaman kehutanan karena biar kecil suka ada uang kompensasi CSR dari PT KTI yang diberikan untuk kebutuhan masjid/mushola atau phbi/phbn yang dirasakan oleh masyarakat banyak.

Hal senada juga dilontarkan oleh Kepala Desa Ranca sanggal kecamatan cinangka, kalau dalam hal dukungan dan himbauan kepala desa mengungkapan sebagaimana yang lain. Kades ranca sanggal bahkan mengenang, dulu ketika usianya baru  5 atau 6 tahun –sekarang umurnya 42 tahun- ia ikut ke tempat yang bernama nyirinda dua, kesana ia di suhun (digendong posisi duduk dipundak) bapaknya. Ia (Bapaknya kades adalah tetua di wilayah bantaran cidano) mengadakan ritual semacam meminta ijin ke penghuni dan penguasa danau dengan membakar kemenyan baru setelah itu warga serentak turun ke sungai.

Diakhir tulisan ini, kepada warga yang berada atau dekat bantaran sungai cidano ini terdapat informasi bahwa satu kedua hari kedepan tepatnya tanggal 5 agustus akan ada Ngagurah Akbar.

Sedangkan di katakan akbar karena bupati serang HJ.Ratu Tatu Chasanah akan melihat secara langsung ke lokasi menangkap ikan dalam tradisi ngagurah tahun ini, bahkan bukan hanya itu saja bupati akan membagikan hadiah sebesar Rp 5,000,000,- (lima jeti rupiah) bagi yang berhasil memenangkan lomba tangkap ikan. Semoga benar informasi ini tak ada perubahan dan berharap kelangsungannya berjalan sesuai rencana dan lancer, Sehingga kita semuanya bisa merasa senang, bangga dengan tradisi dan budaya kita .(Arip)

  TRADISI MASYARAKAT NGAGURAH BANTARAN SUNGAI CAGAR ALAM CI DANO

Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub TRADISI MASYARAKAT NGAGURAH BANTARAN SUNGAI CAGAR ALAM CI DANO

Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub

PENEGAK HUKUM DIMINTA SEGERA USUT TUNTAS DUGAAN PENYIMPANGAN DANA RP. 1,3 MILYAR, DARI PROGAM CSR PT.KTI TAHUN 2016 PADA PROYEK PENGAMANAN PANTAI MUARA SUNGAI CIPASAURAN

Serang, mediakriminalitas- Menindaklanjuti pemberitaan mediakriminalitas.com terkait hasil Pekerjaan PT.PARHAN yang melaksanakan kegiatan Proyek Pembangunan Pengamanan pantai  Muara Sungai  Cipasauran Desa umbul Tanjung – Kecamatan Cinangka – Kabupaten Serang  yang diduga kuat Tidak sesuai dengan SPEC dan RAB sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Data Rencana kerja dan Syarat-syarat  Program CSR  (  Corporate Social Responsibillity ) PT.KTI  Nomor : 074/JT.PT.KTI/VIII/Tahun 2016  Senilai Rp. 1.300.000.000,00 ( satu milyar tiga ratus juta rupiah )  yang disiapkan oleh  Yuyun Permana (kadis  Perencanaan Teknik) dan di setujui oleh Hikmah widyanti ( Kadiv PK & Tek) yang  di buat pada bulan September 2016.

Menyikapi Tembusan Surat dari Pemimpin Redaksi mediakriminalitas.com,Yayat Hidayat selaku Sekjen DPP LSM Front Pemantau Kriminalitas ( FPK ) “Mengatakan,dengan Berpedoman kepada UUD 1945  Pasal 1 Ayat ( 3) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum  dan  berkaitan dengan CSR  ( Corporate Social Responsibillity ) tentunya  Pihak PT. KTI sudah Paham dan sangat memahami karena CSR ( Corporate Social Responsibillity )  sudah jelas tertuang dalam UU No : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,adapun bunyi dalam Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait,penyediaan anggaran dan berkewajiban melaporkannya sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No : 47 Tahun 2012 di tetapkan tanggal 4 april 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam Peraturan Pemerintah  ini di atur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan ligkungan yang bermampaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi,seimbang dan sesuai dengan lingkungan,nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat

Masih menurut Yayat ,PT (Perseroan Terbatas) wajib Mematuhi UU No : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Serta Patuh kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05.MBU.2007  tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Hidup sebagai mana terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri BUMN No :PER-08/MBU/2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Menteri Negara BUMN (Permen BUMN) No.  5 Tahun 2007.

Jika berdasarkan Pasal 68 UU/32//2009  setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup secara benar, akurat , terbuka dan tepat waktu, b. menjaga berkelanjutan fungsi lingkungan  hidup  dan c. menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup sanksi di atur dalam pasal 34 ayat 3  UU 25/2007  dan Penerapan CSR  (  Corporate Social Responsibillity ) di Indonesia  harus mencakup kepada 7 isu pokok sesuai ISO  26000 Guidance Standard on social responsibility yakni : 1. Pengembangan Masyarakat, 2. Konsumen , 3. Praktek kegiatan institusi yang sehat, 4. Lingkungan, 5. Ketenagakerjaan, 6. Hak Azasi Manusia, 7. Organization Governance dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab social menurut ISO 26000 harus Patuh kepada Hukum, menghormati istrumen /badan-badan Internasional, Akuntabilitas, Transparansi, perilaku yang beretika, melakukan tindakan pencegahan dan menghormati dasar-dasr hak azasi manusia.

Kepada mediakriminalitas.com  secara tegas pihaknya dari DPP LSM Front Pemantau Kriminalitas  ( FPK )  akan segera melayangkan surat Somasi  I ( Teguran Ke I ) kepada Pihak  terkait  atas temuan Dugaan Penyimpangan  realisasi penggunaan dana  Rp.1,3 Milyar dari Program CSR PT. KTI untuk  pelaksanaan kegiatan Proyek  Pengamanan Pantai Muara Cipasauran karena jika di lihat dari hasil  Estimasi Progres Fisik Proyek Pembangunan tersebut, paling menghabiskan anggaran Rp. 500 jutaan, sehingga wajar saja jika para Nelayan mempertanyakan apa yang sudah di janjikan PT.KTI kepada Nelayan Kp. Pasauran karena buktinya, beberapa poin /item dalam SPEC dan RAB  yang tidak di laksanakan /di belanjakan alias Fiktif  oleh PT.PARHAN, Contohnya Pengadaan Tiang Pancang untuk Tambat Perahu senilai  Rp. 151.800.000,- untuk pengadaan beton Panel Pracetak sebesar Rp. 22.300.000,- dan pengadaan balok kelapa senilai Rp. 22.900.000,-  total jumlahnya  Rp. 197.000.000

Selain itu dari Data RAB ( rencana anggaran Belanja ) Dana CSR PT. KTI mengalokasikan pos pengeluaran anggaran Dana Konpensasi  20 % untuk Kepala Desa Pasauran dan Kepala Desa Umbul Tanjung yaitu sebesar Rp. 260 juta,

Sehingga  menurut Yayat hal tersebut tidak tepat sasaran dan merupakan perbuatan melawan Hukum adanya dugaan Koorporasi dan Pelanggaran Perpres No : 87 tentang Saber Pungli serta Gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  tentunya hal ini patut untuk di usut tuntas oleh Pihak Penegak Hukum,  jangan sampai para nelayan hanya di jadikan kambing Hitam dan Korban untuk sebuah kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk mencari keuntungan,Seharusnya hal ini agar adanya transfaransi dan akuntable nya pengeluaran uang CSR  PT.KTI sebagai Mitra Perusahaan Negara (BUMN ) 

Kembali di tegaskan Yayat agar pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten segera mengaudit realisasi pengeluaran anggaran Program CSR PT. KTI tahun 2016/2017 untuk mengantisifasi adanya dugaan penyimpangan / kebocoran dana CSR PT.KTI,  Demi Tegaknya Supremasi Hukum di Indonesia sebagaimana yang di amanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3)  bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan Perundang-undangan yang yang belaku.

Secara tegas Yayat  juga meminta kepada Pihak penegak Hukum khususnya Kejaksaan Agung RI agar segera mengusut  Tuntas dugaan  Penyimpangan Dana Rp. 1.300.000.000,00 ( satu milyar tiga ratus juta rupiah ) dari Program CSR PT.KTI  Tahun 2016  yang diduga kuat dalam pelaksanaan Proyek Pengamanan Pantai Muara Sungai Cipasauran tidak sesuai SPEC dan RAB, Karena setelah di kroscek pelaksanaan Proyek tersebut terkesan asal  jadi,Tegasnya,

Saat di konfirmasi mediakriminalitas.com, Jaya Ketua Nelayan Kp. Cipasauran mewakili 16 orang Nelayan yang membuat pernyataan berharap agar Pihak PT.KTI dan Pihak Pemerintah segera merealisasikan Pembangunan Normalisasi Muara Sungai Cipasauran untuk kelancaran lalu lintas perahu Nelayan dan Pembangunan Tambatan buat perahu Nelayan di Kp. Cipasauran, menurut Jaya sebelumnya para Nelayan sudah melayangkan  surat  Permohonan kepada Pihak PT.KTI untuk menyelsaikan Proyek pengaman Pantai yang belum di kerjakan yaitu  pembuatan Tiang Pancang dan tambatan Perahu Nelayan, namun tidak mendapatkan tanggapan apa-apa dari  Pihak Pt. KTI, setelah terbit pemberitaan di mediakriminalitas.com barulah dari pihak PT KTI ( Gugum CS ) ada kasrak-kusruk mendatangi para Nelayan di Kp. Pasauran, mudah-mudahan dengan adanya kehadiran mediakriminalitas.com  dalam menyikapi Program CSR PT.KTI untuk Proyek Pengamanan Pantai Muara Sungai Cipasauran, kegiatan pembangunannya akan di lanjutkan sesuai keinginan masyarakat Nelayan di Kp. Pasauran,   harapnya.

Hal senada di sampaikan Agus Japar, Kepala Desa Pasauran menegaskan kalau pihaknya sangat mendukung tuntutan para nelayan di pasauran karena CSR dari Pihak PT.KTI tersebut di peruntukan untuk kepentingan Perahu Nelayan di wilayah Desa Umbul Tanjung melalui mediakriminalitas.com, tolong di bantu demi kenyaman semua pihak dan mohon infokan apakah pekerjaan tersebut sudah Finishing atau masih dalam tahap penyelsaian, kami ingin tahu apakah masih tanggung jawab Kontraktor ( PT.PARHAN ) atau sudah di serah terimakan dengan Pihak PT.KTI,

Masih kata Agus Japar, dengan Proyek Pengamanan Pantai Muara Sungai Cipasauran para Nelayan sering datang ke Kantor Desa Pasauran bermaksud minta tolong untuk mempertanyakan janji Pihak PT.KTI membuatkan tambatan Perahu Nelayan dan Normalisasi Muara sungai Cipasauran untuk kelancaran lalu lintas perahu Nelayan yang saat ini kondisinya terjadi pendangkalan sehingga banyak perahu nelayan rusak karena kandas oleh matrial bebatuan di mulut muara sungai cipasauran, sehubungan kegiatan tersebut lokasinya diwilayah Desa Umbul Tanjung,saya sarankan ke para Nelayan supaya bicara langsung ke Kepala Desa Umbul Tanjung,

Agus Japar menjelaskan kalau dari awal sebelum proyek tersebut di laksanakan pihak Pemerintahan Desa Pasauran  sudah memohon kepada Pihak PT.KTI agar membantu apa yang di harapkan Para Nelayan yaitu tambatan Perahu Nelayan dan Normalisasi Muara sungai Cipasauran untuk kelancaran lalu lintas perahu Nelayan  namun hasilnya bisa di croscek  seperti itu adanya  dan setelah  di publis mediakriminalitas.com dan menurut informasi masyarakat Nelayan di Kp.Pasauran kepada mediakriminalitas.com menjelaskan bahwa pihak KTI dan H. Nana (sebagai pelaksana Proyek) mendatangi dan berkeliling menemui para nelayan untuk meminta tanda tangan Daftar Hadir kepada Masyarakat Nelayan di Desa Umbul Tanjung dan Desa Pasauran, akan tetapi maksud dan isi  dari  Pernyataannya dalam Daftar Hadir yang di tanda tangani para Nelayan tersebut tidak di ketahui oleh para nelayan, 

 

Namun setelah ada tanda tangan daftar hadir (tetapi daftar Hadir yang dibuat tersebut bukan dari hasil rapat melainkan door to door atau hasil keliling oleh Pihak KTI dan H. Nana ), akhirnya di ketahui bahwa Daftar Hadir tersebut ada berita acaranya yang menyatakan bahwa para Nelayan menerima hasil Pekerjaan,tanpa ada rasa keberatan PT.Parhan sebagaimana kondisi sekarang dan pernyataan nelayan tersebut sudah di ketahui dan di tandatangani oleh Kutbi Kepala Desa Umbul Tanjung, dan Agus Japar membenarkan kalau dari Pihak PT. KTI ( Gugum Cs)  datang ke Kantor Desa Pasauran untuk minta tanda tangan dari Kepala Desa Pasauran, pada saat meminta tanda tangan sudah saya sampaikan kepada mereka (red) harus duduk bersama dengan masyarakat maksudnya sebagai Kepala Desa minta kepastian dulu dan benar-benar Riil kesepakatannya bila PHP warga kami akan teradu Domba dan pada akhirnya saling menyalahkan dan saya tidak menandatangani surat itu bukan karena apa-apa tapi saya ingin kepastian hak masyarakatnya, saya punya keyakinan mereka (para Nelayan ) menanda tangani surat itu tidak paham maksudnya , saya sadar dengan apa yang saya lakukan membuat dua perusahaan ( PT.KTI dan PT.PARHAN) tidak nyaman, tapi saya juga harus sadar jadi Kepala Desa di Sumpah untuk memperjuangkan warganya , saya lebih memilih jadi Pemimpin miskin tapi mengedepankan kepentingan masyarakatnya dari pada memperkaya diri, 

Di akhir pemaparannya Agus Japar mohon adanya klarifikasi pemberitaan mediakriminalitas.com  yang tertuang dalam surat Klarifikasi Kepala Desa Pasauran Nomor :26 /006-Ds.2003/IV/2018 tanggal, 30 Mei 2018  ada 4 (empat) Poin  Klarifikasi Kepala Desa Pasauran , yaitu :

1.    Tidak pernah ada pembicaraan kesepakatan tentang besaran 20 % untuk konpensasi dari total Dana Proyek apalagi Meminta. .
2.    Kami tidak pernah menerima dana konpensasi tersebut untuk kepentingan pribadi Kepala Desa.
3.    Kepada PT. Parhan dan PT. KTI sebaiknya segera melakukan koordinasi untuk mengkroscek pembangunan tersebut jika di temukan bahwa hasilnya tidak sesuai SPEK dan RAB maka PT. Parhan harus segera menyelsaikannya.
4.    Kami Pemerintahan Desa Pasauran mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil untuk menyelsaikan masalah demi kenyaman semua pihak terutama Nelayan sebagai pengguna dari hasil pekerjaan tersebut.

Sementara itu Gugum, Humas PT. KTI saat di konfirmasi mediakriminalitas.com  terkait adanya dugaan penyimpangan realisasi penggunaan dana  Rp.1,3 Milyar Program CSR PT. KTI untuk pelaksanaan kegiatan Proyek  Pengamanan Pantai Muara Cipasauran, dalam whatshaapnya meminta pihak mediakriminalitas.com  supaya menghubungi Jakaria / Tavip Thamrin Sekper PT.KTI. selanjutnya mediakriminalitas.com  mencoba  untuk menghubungi Tavip Thamrin Sekper PT. KTI  via whatsaapnya, Tavip Thamrin hanya menjawab singkat “ mohon sabar yah nanti di informasikan karena saat ini masih dalam pengkajian ” 

Di tempat terpisah Kutbi Kepala Desa Umbul Tanjung, membenarkan jika pada tahun 2016 yang lalu di Desa Umbul Tanjung ada kegiatan Proyek Pengamanan Pantai Muara sungai cipasauran, kepada mediakriminalitas.com  terkait jeti menurut Kutbi sedikitnya banyak tahu  tetapi   terkait Program CSR PT.KTI ada  hal  yang harus di klarifikasi, terangnya.

Di hubungi Via  Whatsaapnya  AKP. Atep Kanit Tipikor Polres Cilegon berjanji akan menyikapi adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai SPEC & RAB pada kegiatan Proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Muara sungai Cipasauran dari  yang di alokasikan dari anggaran program CSR  PT.KTI  tahun 2016, saat ini pihaknya sudah menerima Surat Perintah dari Kapolres Cilegon, untuk menindak lanjuti informasi adanya dugaan tersebut di atas dalam minggu ini bersama anggotanya akan langsung turun ke lapangan untuk kroscek ke lokasi Pembangunan Pengamanan Pantai Muara Cipasauran.

Sampai berita ini di terbitkan dari Pihak PT.PARHAN belum ada yang bisa di konfirmasi karena pada saat di datangi  ke kantornya di Pandeglang TB. DELY. Dirut  PT.PARHAN dan DENI Humas PT.PARHAN,berdasarkan informasi salah seorang staf nya sedang keluar /tidak ada di tempat, di hubungi lewat Telpon Selullernya TB.DELY dan DENI  keduanya  sedang tidak aktif dan Pesan singkat .(SMS – Wa ) dari mediakriminalitas.com  sampai saat ini tidak dijawab atau respon …….bersambung……..( Tim Red )